MAKASSAR, SUARATIPIKOR.COM — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengawal percepatan pemerataan akses listrik di wilayah kepulauan. Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Natsir Ali membawa langsung kebutuhan kelistrikan masyarakat dalam rapat sinkronisasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes) 2026–2029 bersama PT PLN (Persero) UID Sulselbar di Kantor PLN Sulselbar, Makassar, Senin (21/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati memaparkan roadmap listrik desa Kabupaten Kepulauan Selayar hingga 2029 yang mencakup 19 desa dengan potensi 4.355 calon pelanggan.
Seluruh 19 desa tersebut telah masuk dalam prioritas PLN dan saat ini berada pada tahap survei. Dari jumlah tersebut, 15 desa direncanakan mendapat layanan melalui PLTS Komunal, sedangkan empat desa melalui jaringan/grid PLN.
Wilayah yang masuk dalam roadmap antara lain desa-desa di Kecamatan Takabonerate, Pasimarannu, Pasilambena dan sejumlah wilayah kepulauan lainnya.
Bupati Natsir Ali menegaskan, salah satu hal yang secara khusus diperjuangkannya dalam pertemuan tersebut adalah kelanjutan pembangunan listrik di Kecamatan Pasilambena dan Pasimarannu yang saat ini masih terhenti.
“Yang saya perjuangkan, Kecamatan Pasilambena dan Pasimarannu agar dilanjutkan kembali, karena ini menjadi harapan masyarakat di kepulauan,” tegas Bupati Natsir Ali melalui sambungan telpon
Menurutnya, kepastian kelanjutan pembangunan dua wilayah tersebut penting karena listrik menjadi kebutuhan dasar masyarakat kepulauan dan memiliki dampak langsung terhadap aktivitas pendidikan, kesehatan, pemerintahan maupun ekonomi masyarakat.
Selain itu, Bupati juga mendorong agar Pulau Jampea dapat masuk dalam program Presiden Prabowo Subianto melalui program pengembangan kelistrikan 100 GW.
Kebutuhan listrik di Pulau Jampea, khususnya Kecamatan Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur, menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan bersama PLN, dengan usulan kebutuhan pembangkit sekitar 2 MWp.
“Kita juga mendorong Pulau Jampea bisa masuk dalam program Presiden Prabowo 100 GW,” ujar Bupati.
Bupati juga secara langsung meminta agar kebutuhan listrik Desa Kahu-Kahu dan Desa Bontoborusu, Kecamatan Bontoharu, dapat masuk dalam program pembangunan tahun 2027.
“Kita juga langsung meminta agar Desa Kahu-Kahu dan Bontoborusu bisa masuk di tahun 2027,” katanya.
Bupati menilai kondisi geografis Selayar yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan membutuhkan skema pembangunan kelistrikan yang disesuaikan dengan karakter masing-masing wilayah. Karena itu, koordinasi dan sinkronisasi bersama PLN dinilai penting agar setiap hasil survei dapat segera ditindaklanjuti.
Masuknya 19 desa ke dalam prioritas PLN dan dimulainya tahapan survei menjadi bagian dari upaya mempercepat pemerataan layanan listrik di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Pemerintah daerah, kata Bupati, akan terus mengawal proses tersebut agar tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi berlanjut hingga listrik benar-benar dinikmati masyarakat.
“Listrik ini bukan hanya soal penerangan, tetapi menyangkut pendidikan, kesehatan, pelayanan pemerintahan, UMKM dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di kepulauan,” jelasnya.
Dengan roadmap 19 desa dan 4.355 calon pelanggan, Pemkab Kepulauan Selayar terus mendorong percepatan pembangunan kelistrikan sekaligus memastikan wilayah kepulauan tidak tertinggal dalam mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat. (Sumber: Humas Pemkab Selayar/IC)
Laporan: Supardi
