Nasional

Daerah

Popular Posts

Pemerintahan

Recent Posts

Rapat Paripurna DPRD SulSel Berlangsung Lancar; Begini Penjelasan Gubernur SulSel Prof HM Nurdin Abdullah




MAKASSAR, SUARATIPIKOR.com - DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) mengelar Rapat Paripurna bersama dengan Gubernur Sulsel, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Jumat, 27 November 2020.

Rapat Paripurna dengan agenda Penetapan Keputusan DPRD Sulsel Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) Tahun 2021 dan Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Terhadap Ranperda Tentang APBD Tahun 2021 itu dipimpin langsung Ketua DPRD Sulsel, Ina Kartika Sari.

Pada Paripurna itu, Badan Anggaran DPRD Sulsel dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pemprov Sulsel menyepakati komposisi akhir Anggaran APBD Tahun 2021 dengan jumlah Pendapatan Rp 10,7 triliun dan jumlah Belanja Rp11,76 triliun.
Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah mengatakan, disetujuinya dua agenda tersebut menjadi ajang pembuktian kepada masyarakat. 

"Jujur saja saya merasakan penyusunan APBD kita di Sulawesi Selatan ini, kita sudah satu nafas, satu visi, satu langkah dan tentu saya rasakan betul, selama penyusunan APBD saya tidak pernah merasa ada sesuatu yang menjadi perbedaan kita. Karena kita sama-sama punya visi untuk memajukan Sulsel. Saya kira itu yang paling penting," pungkasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Junaedi saat ditemui diruang kerjanya mengapresiasi Banggar DPRD Sulsel termasuk para komisi-komisi di DPRD Sulsel. Pasalnya, dalam limit waktu yang terbatas mereka mampu melakukan pencermatan lebih detail terkait muatan-muatan APBD Sulsel tahun 2021.

Junaedi juga menuturkan bahwa APBD tahun 2021 ini difokuskan untuk pemulihan ekonomi akibat pukulan Pandemi Covid-19. Tidak seperti pada APBD yang didorong oleh Pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya.

"Tidak seperti lazimnya APBD yang selama ini kita dorong, dimana mendorong optimalisasi urusan pemerintahan, tetapi pada 2021 kita memasuki adaptasi kebiasaan baru sehingga fokusnya memang di Pemulihan ekonomi akibat dari tekanan Pandemi Covid-19," Ungkapnya. (*)

Sumber: Asdar Bintang Top,
Editor: A2W.

Babinsa Koramil 1419-04/Alla Bersama Bhabinkamtibmas Melaksanakan Pendampingan Penyaluran BLT-DD



ENREKANG - Babinsa Koramil 1419-04/Alla Sertu Daud bersama Bhabinkamtibmas melaksanakan pendampingan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang bertempat di Kantor Desa Buntu Sarong, Desa Buntu Sarong, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang. Jumat (27/11/2020).
Bantuan yang diterima ini adalah BLT Dana Desa tahap XII, XIII dan IX yang diterima oleh 101 Kepala Keluarga. “Masing-masing KK menerima sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribuh Rupiah),” Ungkap Sertu Daud.

Selain pendampingan penyaluran BLT, Babinsa Sertu Daud bersama Bhabinkamtibmas Iptu Arip Runi juga memberi himbauan dan edukasi kepada masyarakat penerima bantuan.

Aparat mengingatkan warga agar memperhatikan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi covid-19.

“Caranya, lakukan sosial distancing, menjaga jarak, dan menggunakan masker apabila beraktivitas di luar rumah, dan sering mencuci tangan serta, menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga teratur, makan makanan yang sehat.” Ujar Sertu Daud. (Yga)

Editor: A2W.

Sosialisasi Pembekalan Binsat dan Pencegahan Penyebaran Covid 19 di Satuan dan Masyarakat yang Dihadiri Seluruh Prajurit Korem 142/Tatag



MAMUJU -  Bertempat di Aula Andi Depu Korem 142/Tatag Jl. Abd. Malik Pattana Endeng Kab. Mamuju Prov. Sulbar, berlangsung Sosialisasi pembekalan Binsat dan pencegahan penyebaran Covid 19 di Satuan dan Masyarakat yang dihadiri seluruh Prajurit Korem 142/Tatag serta Balak Aju. Jumat ( 27/11/2020 )
Tampil selaku pembawa materi Pasi Ops Korem 142/Tatag Mayor Inf. Albertus Wangge yang mengurai tentang perubahan prilaku masyarakat, Pencegahan penyebaran Covid 19 dan  peningkatan angka kesembuhan.

Lebih lanjut Mayor Inf. Albertus menjelaskan tentang tanda  dan gejala covid 19 termasuk penangannya.

" Salah satu pencegahan covid 19 konsumsi makanan yang bergzi " kata Mayor Albertus

lebih jauh ia mengatakan, masih adanya sikap masyarakat  yang tidak percaya terkait penanganan covid 19 termasuk orang meninggal yang langsung divonis covid 19.

" Seluruh Prajurit TNI tetap melaksanakan Sosialisasi ke masyarakat terkait protokol kesehatan  Covid 19, termasuk jaga jarak, cuci tangan dan penggunaan masker " Ucap Albertus. (AH)

Editor: A2W.

Hari Ini, Ketua Persit KCK Koorcab Rem 141 PD XIV/Hsn Laksanakan Baksos



WATAMPONE - Ibu Ketua Persit KCK Koorcab Rem 141 PD XIV/Hsn Ibu Irma Djashar Djamil dan Ibu Wakil Ketua Persit Ibu Nani Hery Purwanto Beserta pengurus Melaksanakan Bakti Sosial (Bagi Sembako dan Tali Asi) Kepada para Ibu Warakauri Jajaran Kodim 1407/Bone. Tepatnya Di Hombes Koramil 1407-09/Lapri Di jalan poros Bone-Makassar Desa Patangkai Kec. Lapri Kab. Bone Sulawesi selatan.(27/11)

Pemberian bantuan tersebut ditengah pandemi Covid-19 ini sangat berguna dan membantu dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi yang membutuhkan. Ucapan terima kasih atas bantuan tersebut dan dirasakan sangat berguna untuk pemenuhan kebutuhan pokok ditengah kondisi sulit akibat dampak pandemi Covid-19 ini.

Pembagian sembako ini merupakan wujud kepedulian Persit KCK Koorcab rem 141/Tp. serta kerjasama para ketua ranting Cabang XXV Kodim 1407/Bone, terhadap Warakawuri yang terkena dampak wabah Covid-19 di wilayah Kodim 1407/Bone.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Ibu wakil ketua Persit Koorcabrem 141/Tp. Ibu Nani Hery Purwanto beserta pengurus.
Ibu ketua Persit Cabang XXV Kodim 1407/ Bone . Ibu Lita Budiman. Beserta pengurus
Danramil 1407-09/Lapri. Kapten Arh Muh. Amin S.E
Para Anggota Babinsa Korami 1407-09/Lapri. (Hrn)

Editor: A2W.

Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Dua Mantan Kades Dinyatakan Terbukti Korupsi Dana Desa



GOWA, SUARATIPIKOR.com – Setelah melalui proses pembuktian panjang, akhirnya kedua mantan Kepala Desa Kanreapia, Kecamatan Tombol pao, dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana desa.
Sidang putusan terhadap kedua terdakwa berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar (PN), Kamis (26/11/2020).

Dalam sidang tersebut dinyatakan bahwa kedua terdakwa yakni Hj.Fatmawati dan H.M.Asdar Nanjeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi yakni secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, sehingga terhadap kedua terdakwa tersebut diharuskan menjalani pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan

Sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim, bahwa Hj.Fatmawati yang merupakan mantan Kepala Desa Kanreapia pada Tahun 2017 & 2018, telah menunjuk suaminya sendiri yakni H.M.Asdar Nanjeng selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Kegiatan Desa (PTPKD) & Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Sehingga dengan adanya penunjukan tersebut, membuat terdakwa H.M.Asdar Nanjeng dengan leluasa menguasai pekerjaan fisik yang dibiayai dengan Dana Desa dengan tujuan semata mata untuk mendapatkan keuntungan

Jaksa Penuntut Umum, ST. Hutami Endang.,SH.,MH mengatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair yakni Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

“Selain terbukti bersalah, para terdakwa juga dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,” katanya saat dikonfirmasi via whatsapp, Kamis (26/11).

Ia menambahkan, selain daripada itu bahwa uang hasil tindak pidana yang diakibatkan oleh perbuatan para terdakwa yaitu senilai Rp.318.781.200, dinyatakan dirampas untuk negara” ucapnya singkat.

"Bahwa, terhadap putusan Majelis Hakim tersebut selaku Penuntut Umum akan mengajukan upaya hukum BANDING, hal tersebut dilakukan dikarenakan menurut pandangan Penuntut Umum, hukuman 1 (satu) tahun penjara belumlah mencerminkan rasa keadilan masyarakat, dimana kedua terdakwa (suami-isteri) tidak lain sama-sama pernah menjabat sebagai kepala desa pada beberapa periode, sehingga seharusnya mereka lebih paham tentang aturan penggunaan dana desa, selain itu dengan adanya hukuman pidana penjara yang setimpal terhadap kedua terdakwa, dapat menjadi warning alarm bagi yang lainnya untuk tidak melakukan hal serupa" imbuhnya.

Terpisah, aktivis pemuda di Kabupaten Gowa, Supardi Paewa mendengar hal tersebut mengapresiasi Kinerja Kejaksaan Negeri Cabang Malino Gowa.

"Sebagai masyarakat di Gowa, kami mengapresiasi Kinerja Kejaksaan Negeri Cabang Malino Gowa, Yang tidak pandang bulu dalam melakukan penegakan, penindakan hukum". Ucap Supardi Paewa.

Dengan ditetapkannya terdakwa yakni kedua mantan kepala desa Kanreapia Gowa, semoga ini dapat menjadi pelajaran, edukasi bagi kepala-kepala Desa yang lain.
Tuturnya.

Lanjut, Ia juga mengingatkan kepada seluruh kepala desa agar senantiasa berhati-hati dalam menggunakan mengelola Dana Desa.

“Semua kepala desa jangan coba-coba terlena dengan dana desa, meski anggarannya besar. Karena ketika DD digunakan untuk kepentingan pribadi bakal berdampak besar, baik secara hukum terlebih citra selaku pejabat Negara", tutupnya.

Penulis: Saenal,
Editor: A2W.