Nasional

Daerah

Popular Posts

Pemerintahan

Recent Posts

Masih Ada THM Tidak Taat Aturan, Beraktifitas Hingga Dini Hari. Ini Penegasan FPI



SIDRAP -- Sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) atau Cafe di Sidrap masih ditemukan melanggar aturan ketetapan yang ada. Hasil penelusuran di lapangan oleh awak media, beberapa malam terakhir ini, ditemukan sejumlah Cafe itu masih terang-tetangan tak patuhi aturan.
Mereka masih melanggar dan terkesan masa bodoh dengan aktifitasnya yang berlebihan seperti beroperasi hingga dini hari.

Tak hanya itu, rata-rata para pengunjung setiap malam juga tak mengubris himbauan pemerintah dengan penerapan protokoler kesehatan.

Sedikitnya, ada 30-an usaha THM ini rata-rata langgar aturan dengan tidak mematuhi jam operasional yang sudah ditetapkan pemerintah.

Padahal pemerintah daerah sudah memberikan ketegasan soal pembatasan aktifitas hingga pukul 24.00 Wita. 

Penelusuran, Kamis malam hingga Jumat dini, cafe yang ditemukan beroperasi hingga dini hari yakni Cafe Valentine, Cafe Surya, Cafe Queen, Cafe Planet, Putri Salju, serta sejumlah Cafe lainnya di wilayan Watang Sidenreng dan Maritengngae serta Watangpulu.

Dicafe-cafe itu, ditemukan rata-rata para pengunjung ramai riuh tanpa melakukan jaga jarak dan Bermasker.

Persoalan ini jadi dilematis, kenapa,?! Di satu sisi pemerintah Daerah saat ini tak bisa bertindak tegas karena pemilik usaha THM masih mengantongi masa berlaku ijin dari pemerintahan sebelumnya.

Begitupula, melawan penyebaran yang terus gencar disuarakan oleh pemerintah, masih saja diabaikan pengunjung Cafe karena pemilik usaha tidak tegas memberlakukan aturan itu dilokasinya masing-masing.

Sehingga, penerapan protokoler kesehatan
masih dianggap belum maksimal dalam menekan penyebaran wabah Corona virus Disiense 2019.

Menyikapi hal itu, pengurus DPW Forum Pembela Islam (FPI) Kabupaten Sidrap prihatin dengan hal itu sehingga menemui Kapolres Sidrap.

"Kami datang silaturahmi dengan bapak Kapolres hanya demi mendesak THM perlu ditertibkan karena sudah keluar dari ketentuan yang ada. Banyak laporan jika THM beroperasi berlebihan hingga dini hari dab tidak protokoler kesehatan,"kata Sekretaris DPW FPI Sidrap, Ustads H. Ansar ditemani H. Fatahuddin Parodjai, usai bertemu Kapolres, Jumat tadi.

Terkait keberadaan tempat hiburan malam atau Cafe di wilayah Sidrap, pihak Kepolisian telah melakukan operasi besar - besaran terhadap THM/Cafe.

Namun pada kenyataannya THM/Cafe yang ada di Sidrap masih memiliki ijin, sehingga untuk melakukan penutupan pihak Polres masih terbentur hal tersebut.

"Kami sudah lakukan tindakan tegas, tapi persoalannya itu tadi. Masih ada yang punya ijin. Terus terang, kami sudah banyak terima laporan yang sumber masalahnya paling banyak terjadi di THM, baik itu penikaman, pemarangan ataupun perkelahian semua kejadiannya di Cafe-cafe. Pihak kami bersama pemerintah daerah juga sudah bahas masalah hal ini,"ungkap Kapolres Sidrap AKBP Leonardo Panji Wahyudi,SIK saat menerima audiensi pengurus FPI Sidrap itu.

Polres dan Pemerintah, kata Leonardo, menegaskan mendukung langkah-langkah masyarakat maupun ormas-ormas untuk melakukan penutupan THM yang ada di Sidrap.

"Kami selalu duduk bersama Pemerintah bahas itu dan komitmen tidak adanya perpanjangan izin lagi ataupun pencabutan izin terhadap THM/Cafe,"tegas Kapolres Sidrap.

Sebagai tindak lanjut, Kapolres selalu menginstruksikan terkait tindak pidana kriminalitas baik itu narkoba maupun pidana pemarangan dan penganiayaan yang terjadi di THM/Cafe Polres Sidrap tetap melakukan penyidikan dan pengungkapan kasus khususnya peredaran narkotika. (H.Ady)

Editor: A2W.

Operasi Bina Waspada Lipu 2020, Kanit Binmas Polsek Bontonompo Gowa Edukasi Warga Di Siplin Protokol Kesehatan



GOWA - Pelaksanaan operasi bina waspada lipu 2020 Covid-19 telah berlangsung selama beberapa hari, Kanit Binmas Polsek Bontonompo Aiptu Wahyudin  bersama personil polsek melaksanakan giat safari Jum'at di Majelis ta'lim Kel. Kalaserena Kec. Bontonompo Kab. Gowa, jum'at 18/9/2020.

Dalam pelaksanaan operasi bina waspada ini, Aiptu Wahyudi bersama personil polsek bontonompo intens turun kelapangan menyapa dan menyambangi warga masyarakat sekaligus mengedukasi warga cara dan upaya percepatan penanggulangan corona virus desease 19 atau covid-19.

Selain itu, dalam giat tersebut kanit binmas menyampaikan kepada warga agar tidak menjadi korban atau ikut menjadi pelaku Radikalisme, Terorisme, intoleransi dan anti pancasila.

Jangan berkerumun, jaga jarak dan rajin mencuci tangan serta disiplin memakai masker, mari kita sama-sama saling menjaga melindungi diri keluarga agar virus corona ini cepat berlalu dan kita semua bisa kembali beraktifitas seperti semula, himbau Aiptu Wahyudi.

Kapolres Gowa AKBP Boy FS Samola, SIK .,MH, mengatakan bahwa saat ini sedang di laksanakan operasi bina waspada lipu 2020 covid - 19 yang sasaran utamanya adalah percepatan penanggulangan covid-19 serta pendisipilinan warga masyarakat agar lebih patuh dan taat dalam mengikuti protokol kesehatan tentunya, Tutupnya_ Kapolres Gowa. (Adi)

Editor: A2W.

Upaya Menekan Laju Penyebaran Covid 19, Polsek Bajeng Polres Gowa Dengan Koramil 06/Bajeng Gelar Operasi Yustisi Di Pasar



GOWA - Polsek Bajeng Polres Gowa bersama Koramil 06/Bajeng, kembali melaksanakan Operasi Yustisi Pendisiplinan Protokol Kesehatan, di Pasar Rakyat Limbung Kelurahan Mataallo Kec. Bajeng Kab. Gowa, Jum'at (18/9/2020) pagi.

Kegiatan Operasi yustisi tingkat Kecamatan Bajeng ini dipimpin langsung Kapolsek Bajeng Iptu Sunardi, SH, MH, dan beberapa personil Polsek Bajeng dan Koramil 06/Bajeng.

Dalam pelaksanaan Operasi Yustisi penegakan disiplin protokol kesehatan ini, masih ditemukan masyarakat yang belum mengunakan masker, baik pedagang maupun pembeli di pasar.

Kami memberikan teguran keras kepada pedagang maupun pembeli yang tidak memakai masker,  juga memberikan sanksi sosial berupa hukuman push up, Terangnya_ Kapolsek.

Kapolres Gowa Akbp Boy FS Samola, SIK, MH melalui Kapolsek Bajeng Iptu Sunardi, SH, MH, menerangkan, Kegiatan ini akan terus kita gelar secara konsisten, tidak hanya di pasar, kedepan akan digelar hingga wilayah Pedasaan. 

Semua dilakukan tak lain dan tak bukan demi keselamatan dan kesehatan kita bersama, Terangnya_ Kapolsek. (Adi)

Editor: A2W.

Awali Operasi Yustisi, Tim Terpadu TNI-Polri dan Satpol PP Melaksanakan Apel Gabungan



GOWA - Dalam rangka Sosialisasi Protokol kesehatan Terhadap masyarakat kabupaten Gowa, Tim Gabungan melaksanakan Apel di Halaman Kantor Bupati Gowa, Jumat (18/09/2020).
 
Kegiatan apel pengecekan personil gabungan dipimpin oleh KBO Sabhara Polres Gowa Iptu Abdul Hakim dalam rangka sosialisasi edukasi dan himbauan yang dilakukan secara terus-menerus oleh tim terpadu yang terdiri dari unsur TNI Polri dan Satpol PP.

Adapun kegiatan tersebut terbagi beberapa titik yang rawan akan keramaian, kita memberikan peringatan kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan seerti tidak menggunakan masker, dan memberi sanksi berupa blanko peringatan, Ujarnya. 

Kegiatan ini akan rutin dilaksankan guna menimalisir penyebaran covid-19 terkhusus diwilayah Kabupaten Gowa.  (Adi)

Editor: A2W.

Pimpinan dan Alat Kelengkapan Serta Bamus DPRD Jeneponto Kunker di Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Pemprov Sulsel



MAKASSAR, SUARATIPIKOR.com - Pimpinan, dan alat kelengkapan serta Badan Musyawarah DPRD Jeneponto melakukan Konsultasi dan koordinasi terkait tentang penandatangan surat yang berimplikasi hukum di Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Pemprov. Sulsel.
Anggota DPRD Jeneponto di terima mewakili Kepala Biro Pemerintahan Pemprov. Sulsel, Rabu, 17 september 2020 pukul 10.35 wita, Jaka, menyampaikan bahwa polemik masalah yang terjadi di internal pimpinan DPRD jeneponto terkait penandatangan surat berimplikasi hukum.

Disampaikan bahwa sepanjang ketua DPRD masih ada dan mengikuti rapat maka merupakan kewajibannya untuk melakukan penandatanganan sebab Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait Ketua DPRD belum dicabut walaupun itu sedang berperkara di PTUN sebab perkara di PTUN bukan menggugurkan SK Gubernur yang ada selama ini

Konsultasi ini juga di lakukan di Biro Hukum, Kamis, 17 September 2020 pukul 11.00 wita di terima oleh kepala Biro hukum pemprov sulsel. Ini dilakukan untuk mengakhiri polemik di internal pimpinan DPRD Jeneponto dimana selama ini Ketua DPRD Hj. Salmawati Paris, SE dyang sedang menjalani berproses hukum di PTUN Makassar menimbulkan keraguan hukum terkait yang akan di tandatanganinya selama ini. 

Biro Hukum Sulsel menyampaikan bahwa sepanjang SK Gubernur Sulsel belum di cabut terkait jabatan ketua DPRD Jeneponto Hj. Salmwati, SE maka sepanjang itu pula masih kedudukannya sebagai ketua DPRD secara hukum. (Nurdin KAM)

Editor: M.Rusdi, DM.SH.