MAKASSAR, SUARATIPIKOR.COM - Semangat kebangsaan sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercermin dalam soliditas sebuah wadah organisasi. Hal itu ditunjukkan oleh kehadiran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kontrol Publik Kebijakan Independen (KPK Independen) Sulawesi Selatan yang di penghujung tahun 2026 ini, tepatnya Oktober, mulai berkiprah menyatukan langkah mengawal pembangunan daerah hingga ke pelosok desa.
Ketua KPK Independen DPW Sulsel, Sulaiman, menegaskan komitmennya bersama jajaran pengurus untuk mengemban amanah sebagai anak bangsa yang peduli terhadap kepentingan masyarakat.
"Bersama kita mengemban amanah sebagai anak bangsa yang peduli demi suksesnya pembangunan nasional hingga ke pelosok desa. Kita akan kawal secara profesional jalannya roda pembangunan. Kita maksimalkan fungsi pengawasan demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan," tegas Sulaiman.
Menurutnya, menjadi kebanggaan bagi Pengurus DPW Sulsel yang senantiasa solid dalam kebersamaan dan melangkah dengan keberanian untuk membuka celah nyata terkait dugaan penyimpangan yang terjadi di berbagai sektor pembangunan.
"Kebenaran harus kita tegakkan demi menyelamatkan anggaran negara agar tetap berjalan di rel regulasi yang telah ditentukan sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.
Sulaiman menambahkan, KPK Independen DPW Sulsel adalah mitra pemerintah dan masyarakat. Pihaknya membuka diri menerima aduan masyarakat terkait dugaan ketimpangan dalam pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.
"Kita melangkah dengan niat ikhlas, bekerja profesional, satu garis komando, mendukung jalannya roda pemerintahan yang sehat dan mengedepankan kinerja untuk kepentingan masyarakat banyak. Kami ada karena kami berpikir," katanya.
Dengan jiwa patriot, terbuka dan rendah hati, segenap pengurus KPK Independen DPW Sulsel siap menyerap aspirasi masyarakat Sulsel. Kehadirannya diharapkan menjadi penyejuk dan jembatan harapan masyarakat untuk disampaikan ke sektor terkait atau pihak berkompeten guna memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan setiap keluhan.
Sulaiman menegaskan, seluruh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah bekerja secara profesional dan berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
"Sebagaimana regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, salah satunya sebagai sarana partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan nasional dan pengawasan kebijakan publik, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengatur ruang lingkup partisipasi masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan, serta Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan," pungkas Ketua KPK Independen DPW Sulsel, Sulaiman.
Laporan: Zul
