MAKASSAR, SUARATIPIKOR.com - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat Gani, membuka secara resmi Talkshow Refle...
MAKASSAR, SUARATIPIKOR.com - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat Gani, membuka secara resmi Talkshow Refleksi Awal Tahun 2020, di Baruga Karaeng Pattingalloang, Rujab Gubernur Sulsel, Kamis (9/1).
Acara yang mengusung tema “Cegah Korupsi, Selamatkan Aset Daerah” tersebut merupakan gagasan dari Group Wartawan Media Online (GoWa-MO) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulsel.
Abdul Hayat bersama Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Wahyu Priyono, Kapolrestabes Makassar, Yudhiawan Wibisono, dan Pengamat Politik Kebangsaan, Arqam Azikin, menjadi narasumber dalam acara tersebut.
Dalam pemaparannya, Abdul Hayat mengatakan, posisi pemerintah daerah dengan kehadiran KPK dan Kejaksaan selaku pengacara negara, sejalan dengan visi misi Gubernur Sulsel.
“Kita ingin melakukan pendampingan-pendampingan menuju pemerintahan yang baik. Kita ingin menjadi contoh bagi Indonesia bagaimana mengelola tata pemerintahan yang baik,” papar Abdul Hayat.
Untuk mencapai pemerintahan yang baik, lanjutnya, dibutuhkan penataan aset yang baik pula.
“Untuk menata aset tersebut dibutuhkan manajemen aset yang baik. Manajemen aset yang baik, antara lain pencatatan aset, penggunaan aset secara optimal, serta tidak sembarangan memindahkan catatan-catatan aset yang ada,” jelasnya.
Lebih lanjut, Abdul Hayat mengatakan, kendala yang terjadi selama ini terkait aset pemerintah adalah masih banyaknya aset pemerintah daerah yang belum bersertifikat. Makanya, di tahun 2020 ini, pihaknya berusaha mengarahkan anggaran untuk memastikan aset tersebut bersertifikat.
“Kita sudah berproses untuk itu, bukan hanya aset kita di kabupaten kota, tetapi juga di Pulau Jawa,” bebernya.
Abdul Hayat berharap, aset pemerintah di kabupaten kota yang tidak dioptimalkan oleh pemprov, dapat dikelola oleh pemerintah daerah setempat.
“Kaitannya dengan aset kita di kabupaten, kalau sekiranya tidak dioptimalkan oleh pemprov, kenapa tidak kita pindahkan pencatatannya pada daerah bersangkutan untuk dimanfaatkan,” tutup Abdul Hayat. (*)
Tidak ada komentar