JAKARTA, SUARATIPIKOR.com — Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh setiap tanggal 9 Desember 2019 menjadi momentum bagi G...
JAKARTA, SUARATIPIKOR.com — Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh setiap tanggal 9 Desember 2019 menjadi momentum bagi Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. HM Nurdin Abdullah (NA) menyampaikan upayanya menghadirkan birokrasi pemerintahan yang bersih di Sulsel.
Hadir sebagai narasumber pada forum KPK Mendengar, bersama Ketua KPK RI Agus Rahardjo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung KPK RI Jakarta, Nurdin menyebutkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan adalah celah bagi korupsi.
"Pengadaan barang dan jasa, ini yang paling terbuka lebar bagi korupsi," tegas Prof NA saat menjadi narasumber pada acara KPK Mendengar, di Gedung KPK, Jakarta pusat, Senin, 9 Desember 2019.
Untuk itu, Nurdin Abdullah meminta KPK melalui Korsupgah untuk mengawal penuh proses pengadaan barang dan jasa di Sulawesi Selatan.
"Saya berharap KPK juga bisa masuk untuk menjaga ini, dan kami juga sudah minta Korwil, Korsupgah Sulsel untuk betul-betul mendampingi pengadaan barang dan jasa, bahkan saya minta semua sudah harus ada CCTV, terus interaksi seluruh pokja-pokja tidak mudah masuk ke dalam, yang seperti ini harus betul-betul protek karena di sini pengelolaan anggaran sangat penting kalau kita salah dalam penentuan ini akan fatal jadinya," lanjutnya.
Gubernur mengaku, meniadakan program-program yang nilai anggarannya kecil untuk menghindari paraktik korupsi di lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.
"Satu-satunya bagaimana program-program prioritas itu harus menjadi perhatian kita, dengan menghindari program-program yang kecil-kecil itu, karena yang kecil-kecil ini sangat rawan masuk ke ranah korupsi," kata Mantan Sekjen Apkasi Indonesia ini.
Penerima Bung Hatta Award ini berharap, dengan adanya pendampingan Korsupgah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), semua program untuk masyarakat Sulsel bisa dibangun dengan baik serta bisa dinikmati dengan baik.
"Kita sangat berharap hadirnya KPK, semua program program yang kita buat itu betul-betul bisa dimanfaatkan dalam jangka lama oleh masyarakat, iya seperti jalan jangan kita aspal hari ini kemudian terbongkar lagi kan sayang," beber Bupati Bantaeng 2008-2018 ini.
Di kesempatan ini, Nurdin Abdullah menyampaikan kepada seluruh hadirin, inovasi yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel dalam bidang pertanahan.
"Saya ingin menyampaikan dulu soal pertanahan yang selalu jadi hambatan dalam birokrasi, Alhamdulillah BPN Sulawesi Selatan luar biasa inovasinya, bahkan balik nama dua hari sudah selesai, tidaku perlu lagi menunggu bertahun-tahun," pungkasnya.(*)
Sumber: Humas Pemprov Sulsel,
Editor : M.Rusdi, DM.
Tidak ada komentar