MAKASSAR, SUARATIPIKOR.COM - Tujuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk membantu sekolah dalam membiayai operasional sekolah...
Dana BOS juga bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi siswa yang kurang mampu, sehingga mereka dapat bersekolah dengan lebih baik.
Namun faktanya dilapangan kadang-kadang tidak sesuai dengan peuntukannya. Salah satu sekolah swasta yang sempat dipantau SUARATIPIKOR.COM adalah Yayasan Al-Muttaqiem yang berlokasi di Kelurahan Tallo, Kec. Tallo, Kota Makassar.
Yayasan ini memayungi SMP dan SMA dan memiliki gedung semi permanen. Dari informasi yang diperoleh media ini, SMP Al-Muttaqiem memiliki 40 orang siswa dan SMA Al-Muttaqiem kurang lebih 100 orang siswa.
Menurut sumber yang layak dipercaya menjelaskan bahwa pada umumnya siswa SMP/SMA Al-Muttaqiem sudah masuk Dapodik. Hanya saja sebagian besar diataranya baru datang ke sekolah saat jelang ujian.
"Yang ikut proses belajar mengajar paling banyak 10 orang pak. Tapi kalau sudah jelang ujian baru datang semua. Itupun mereka harus bayar jutaan rupiah karena tidak melewati proses belajar mengajar," ungkap sumber yang mengaku pernah menjadi bagian dari sekolah ini.
Tidak hanya itu, proses belajar mengajar di sekolah ini sangat terganggu akibat minimnya sarana pendukung seperti spidol dan penghapus. Lantas, bgmana guru bisa maksimal mengajar ?
Informasi lainnya adalah jumlah guru yang ada di SMP/SMA Al-Muttaqiem diduga tidak sesuai dengan jumlah mata pelajaran. Jadi bagaimana bentuk pertanggung jawaban dana BOS jika kondisinya demikian ? Sederet pertanyaan ini menyeruak ke permukaan tatkala data siswa yang diduga tidak sesuai realita dilapangan.
Belum lagi keluhan guru di sekolah ini yang diduga kerap telat pembayaran honornya. Dari sumber yang layak dipercaya, honor guru dibayar selalu lewat dari bulan berjalan. Padahal dana BOS selalu cair tepat waktu.
Muh. Rais, Kepala SMA Al-Muttaqiem yang dihubungi lewat telpon selulernya tidak merespon. Wawancara tertulis pun yang dikirimkan lewar WhatsAppnya enggan dijawab.
Sementara itu, salah seorang pemerhati pendidikan di Kota Makassar, Drs. Sabaruddin mengatakan, fenomena 'Dana BOS Gemuk, Siswa Minim' bukan hal baru di beberapa sekolah swasta. Kondisi ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan.
"Saya kira ada konsekwensi hukum jika ada sekolah swasta yang bandel. Mengembalikan dana BOS atau sangsi administrasi berupa pencabutan izin operasional. Dan bisa juga dikenakan tuntutan pidana jika sekolah tersebut terbukti terjadi tindakan korupsi atau penyalahgunaan dana," tegas Sabaruddin.
Laporan: Rusdi
Tidak ada komentar