MAKASSAR, Suaratipikor.com - Idealisme kerakyatan itu, harus mampu mempersatukan perbedaan kepentingan (conflict of interest) khususnya...
MAKASSAR, Suaratipikor.com - Idealisme kerakyatan itu, harus mampu mempersatukan perbedaan kepentingan (conflict of interest) khususnya bagi para stakeholder penentu kebijakan dalam pemerintahan. mereka akan bersatu dalam perbedaan, dari beragam latar belakang karena pada intinya, adalah semangatnya dalam memajukan daerah dan menyejahterakan rakyat.
Kadis Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (KISP) Sulsel, Andi hasdullah dalam releasenya (16/08/19) mengatakan, dalam sebuah proses perumusan kebijakan tata kelola pemerintahan, interaksi pihak eksekutif dan legislatif, terkadang memang terjadi perbedaan yang tajam karena cara pandang yang berbeda. Akan tetapi, idealisme kerakyatan akhirnya yang menyatukan.
"Jadi setajam apapun perbedaan yang ada, tapi ketika sudah sampai pada kepentingan daerah dan masyarakat, maka pada saat itulah kita bersatu dengan memperbaiki apa yang dinilai dan disepakati untuk dibenahi," jelas Andi Hasdullah.
Dijelaskannya, drafting rekomendasi angket DPRD Sulsel perlu dihormati, karena rekomendasi itu dinilai masih dalam frame yang normatif. Dan merupakan masukan perbaikan, lanjutnya, dalam tata kelola pemerintahan yang tentu perlu diperhatikan dan dievaluasi untuk kemajuan bersama.
"Kalau kita ikuti proses Hak Angket, dengan dinamika yang ada, kita bersyukur melihat konsep rekomendasi angket itu. Semoga berakhir dengan baik," urainya.
Lebih jauh diuraikannya, dimana salah satu anggota Pansus Hak Angket Ariady Arsal, Kamis (15/08/19) sempat juga menyampaikan sejumlah poin rekomendasi. Terdapat sejumlah catatan rekomendasi perbaikan, kata Andi Hasdullah, dan pasti hal itu akan diperhatikan, serta menjadi evaluasi sebagai bentuk sinergi dalam menata kelola pemerintahan di Sulsel.
"Kita berharap sejumlah masukan itu adalah merupakan kesepakatan bersama seluruh fraksi yang ada di DPRD Sulsel. Kalau angket ini sudah selesai, tentu setumpuk pekerjaan lagi yang menanti, untuk diselesaikan," sebutnya.
Lebih jauh disebutkannya, bahwa Pemprov Sulsel kini sedang memacu pelaksanaan program tahun 2019 dan juga sedang menyusun APBD Perubahan 2019 dan APBD pokok tahun 2020. Lanjutnya, dan sejumlah finalisasi Ranperda yang masih proses yang membutuhkan konsentrasi dan energi, untuk direalisasikan dengan hasil nyata yang harus dipastikan berdampak langsung hasilnya terhadap kemajuan daerah dan masyarakat luas.
"Adapun Program Unggulan Pemprov Sulsel itu, meliputi; Percepatan Reformasi Birokrasi, Pemerintahan Bersih dan Melayani Berbasis SPBE, Infrastruktur Jalan, Isolasi Daerah Terpencil dan Aksesibility ke Daerah Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Pertanian Berbasis Hilirisasi, menggenjot Ekspor Produk Unggulan Daerah, Layanan Kesehatan dan Pembangunan Rumah Sakit Regional, Layanan Pendidikan yang Berkualitas, Pengembangan Pariwisata terintegrasi, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta membangun Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik," pungkasnya. (*)
Sumber : Syafriadi Djaenaf Dg Mangka.
Editor : M.Rusdi,DM.
Tidak ada komentar