MAKASSAR, SUARATIPIKOR.com - Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah menerima kunjungan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan di Ka...
MAKASSAR, SUARATIPIKOR.com - Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah menerima kunjungan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan di Kantor Gubernur, Jalan Urip Sumoharjo Makassar baru-baru ini.
Kordinator Forum Masyarkat Anti Korupsi Sulsel (Formaksi) Asdar Akbar akan mendesak Kepala Inspektorat Sulsel terkait adanya perjalanan Fiktif di 6 OPD.
"Media sudah mempublis Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah menegaskan akan non job dan memecat oknum pelaku pembuat Surat Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif", ungkapnya, dirilis oleh Redaksi Infomakassar.net, Sabtu, 8 Februari 2020 malam.
Sanksi itu juga dikatakan berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sulsel yang meminta cashback atau uang kembali.
“Jadi kalau ada pejabat yang minta cashback, jangankan kita non job, kita usulkan dipecat", tegas Prof. Nurdin Abdullah.(Red)
Mantan Bupati Bantaeng ini menyampaikan oknum yang memotong uang SPPD pegawai di lingkup Pemprov Sulsel, betul-betul tidak memiliki hati nurani sebagai sesama manusia.
“Misalnya pegawai golongan dua yang berangkat tinggalkan keluarga. Keluarga bilang apa, pak jangan sampai uang jalannya dipotong, supaya bisa juga buat ini buat itu", terangnya.
Menurutnya, seperti cashback dianggapnya sangat merugikan pegawai yang mengalaminya.
“Kalau disuruh kembalikan lagi, kan bisa gigit jari orang, jadi kalau saya itu nggak manusiawi, dan rezeki kita sudah diatur sama Tuhan", tegasnya.
Olehnya itu, dibawah kepemimpinannya, Pemprov Sulsel menerapkan sistem pembayaran non tunai. Hal itu untuk menghindari kejadian serupa.
"Itulah pentingnya non tunai mencegah itu. Jadi kalau masih ada orang mengakal-akali, ini orang nggak bisa diampuni itu", ujarnya. (Red)
Tidak ada komentar