KEP. SELAYAR, SUARATIPIKOR.COM - Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah / ITSBM Selayar* bersama *Yayasan Bidikrasi Tanadoang, KPU...
Penandatanganan berlangsung dalam kegiatan lokakarya di Warkop KEKO, Jalan A.P. Pettarani, Benteng, Rabu 8 Juli 2026.
Kegiatan ini dihadiri unsur Pemda Kepulauan Selayar, Komisioner KPU dan Bawaslu, pengurus KAHMI, pimpinan ITSBM Selayar, serta perwakilan partai politik. MoU ini menjadi langkah awal sinergi lintas lembaga dalam menguatkan pendidikan politik di daerah.
Pertama di Sulsel, Fokus Lahirkan Warga Negara Demokratis
Pembina Yayasan Bidikrasi Tanadoang sekaligus Rektor ITSBM Selayar, *Prof. Dr. Dra. Akbar Silo, M.S., M.H., Cegi*, menyebut program ini masih sangat terbatas di Indonesia.
"Di Sulawesi Selatan, kegiatan seperti ini baru pertama kali dilaksanakan. Kami berharap Sekolah Kebijakan dan Pendidikan Demokrasi di Selayar bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam mendorong kualitas demokrasi nasional," ujarnya.
Menurut Prof. Akbar, demokrasi berkualitas tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemilu. Kunci utamanya ada pada pendidikan politik yang berkelanjutan.
"Kita ingin melahirkan warga negara yang paham hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Demokrasi tidak boleh berhenti di TPS. Ia harus menjadi budaya: budaya partisipasi, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap pembangunan bangsa dan daerah," tegasnya.
Wadah Pembelajaran Kebijakan Publik yang Partisipatif
Ketua Yayasan Bidikrasi Tanadoang, *Dr. Muhammad Ihsan Maro, http://S.Ag., http://M.Si.*, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung lokakarya dan penandatanganan MoU.
"Kami berterima kasih atas dukungan KPU, Bawaslu, KAHMI, dan ITSBM. Semoga Sekolah Kebijakan ini menjadi langkah konkret untuk membangun demokrasi yang lebih dewasa, sehat, dan berkualitas di Kabupaten Kepulauan Selayar," ungkapnya.
Melalui MoU ini, kelima lembaga berkomitmen menjadikan Sekolah Kebijakan dan Pendidikan Demokrasi sebagai wadah pembelajaran, penguatan kapasitas, serta pengembangan budaya demokrasi yang *partisipatif, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik*.
Target: Lahirkan Pemimpin dan Penyelenggara Negara yang Berwawasan
Dengan sinergi KPU sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu sebagai pengawas, KAHMI sebagai organisasi alumni, Yayasan Bidikrasi sebagai inisiator, dan ITSBM sebagai institusi pendidikan, diharapkan lahir generasi baru pemimpin, akademisi, dan masyarakat sipil yang memiliki pemahaman kuat tentang kebijakan publik dan demokrasi.
"Kolaborasi ini penting agar tata kelola pemerintahan di Selayar berjalan demokratis, transparan, dan benar-benar untuk rakyat," tutup Prof. Akbar.
Laporan: Supardi
Tidak ada komentar